Apa Artinya Boleh Mengisi Kolom Agama di KTP?

November 9, 2017 by Rosa Vania Setowati in Rubrik Artikel
Apa Artinya Boleh Mengisi Kolom Agama di KTP?

Baru-baru ini sidang putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penganut agama di luar enam agama resmi dapat mencantumkan kepercayaannya di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu seberapa penting keputusan ini bagi para pemeluk agama yang selama ini tidak diakui negara?

Memiliki agama menjadi penting di Indonesia setelah Pancasila digunakan sebagai pedoman negara. Apalagi, setelah Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 diresmikan pada zaman Orde Baru. Undang-undang ini mengatur tentang agama-agama apa saja yang dianut penduduk Indonesia dan diakui pemerintah.

Sayangnya, karena peraturan tersebut sejumlah pemeluk agama tidak diakui keberadaannya dan tidak difasilitasi oleh negara. Contohnya, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalim, dan lain sebagainya yang jumlahnya menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 ada sekitar 187 kepercayaan di Indonesia[1] dengan jumlah total pengikut lebih dari 12 juta orang[2]. Apakah kalian pernah mendengar nama-nama agama ini sebelumnya?

Young boy in Cigugur, Kuningan, West Java on Thursday (14/09) "The emptying of religious columns in e-ID cards is becoming a more complex issue," said Dewi Kanthi, a resident who belief Sunda Wiwitan and civil rights activist on Friday (15 / 09). "For a public service there can be no consideration of the majority and minority, justice is to be fulfilled as part of the public service," she added. (JG Photo/Yudha Baskoro)

Beberapa agama tersebut tumbuh dan berkembang sebelum agama yang dianggap resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu masuk ke Indonesia. Sunda Wiwitan, misalnya, sudah ada di tanah Sunda, Banten dan Jawa Barat, sebelum Islam berkembang di sana. Sedangkan Aluk Todolo sudah dianut oleh penduduk Tana Toraja sebelum agama Kristen tersebar di wilayah itu[3].

Karena tidak ditetapkan sebagai agama resmi, agama lokal justru jadi ‘agama strip’ alias tidak dicantumkan dalam KTP. Ini tercantum dalam peraturan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Petugas administrasi pembuat surat kependudukan biasanya membubuhkan tanda strip di kolom agama. Kadang kala, pemeluk agama yang tidak dianggap resmi juga terpaksa memilih salah satu agama untuk mengisi kekosongan itu. Meski mereka sama sekali tidak menghayati atau melakukan praktik ajaran agama tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, kekosongan di kolom agama ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan para pemeluk agama yang tidak diakui. Misalnya, mereka mendapat stigma buruk dan sering kali dicap sebagai PKI atau atheis hanya karena mengosongkan kolom KTP. Banyak pula yang kesulitan mencari pekerjaan, terutama mereka yang ingin menjadi pegawai negeri dan TNI. Pernikahan antar-sesama pemeluk agama di luar versi resmi pemerintah juga tidak diakui di catatan sipil. Bahkan, keinginan sebuah keluarga penghayat Sapto Darmo untuk mengistirahatkan saudaranya di pemakaman umum ditolak oleh warga karena berkeyakinan berbeda.

Tahun lalu, seorang siswa di Semarang tidak naik kelas karena menolak mengikuti ujian praktik pelajaran agama sekolahnya, sebab sebenarnya ia bukan pemeluk agama yang diujikan tersebut. Pihak sekolah pun enggan memberi solusi dan menyatakan bahwa sekolah hanya mengakui nilai pelajaran agama yang tercantum di kurikulum. Di usia yang masih muda siswa SMK ini harus menghadapi kenyataan bahwa karena keyakinannya ia dikeluarkan dari sistem negaranya.

Mengalami sendiri diskriminasi selama bertahun-tahun, serta tidak ingin dampaknya menurun pada anak-anaknya, empat pemohon dari agama yang berbeda Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnold Purba (Ugamo Bangso Batak), Carlin (Sapto Darmo) memperjuangkan gugatan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dua hari lalu, MK akhirnya memutuskan bahwa penganut kepercayaan berhak untuk menuliskan keyakinan dan kepercayaannya di kolom agama yang ada di KTP.

Jumlah pemeluk agama tersebut memang tak sebanyak pengikut agama resmi versi pemerintah. Tetapi, bukan berarti dengan jumlahnya yang tidak banyak itu hak dan peran mereka bisa dinihilkan sebagai sebagai warga negara, terlebih sebagai manusia. Setiap orang di negara ini berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi sipil, jaminan kesehatan, kesempatan memperoleh pekerjaan serta pendidikan yang layak. Semua itu tercantum di Undang-Undang Dasar kita.

 

Sumber:

[1] http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah

[2] https://news.detik.com/berita/d-3494828/mlki-penghayat-kepercayaan-12-juta-orang

[3] https://tirto.id/agama-agama-yang-dipinggirkan-bnP3

 

Foto:

Jakarta Globe

Leave a Comment!

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

70-243  , 000-105  , CISM   c2010-657   PMP   300-206  , 640-692   300-115   400-201   C_TFIN52_66   1z0-808   300-115   210-060   70-463   70-412   300-320   220-902   1Z0-060   350-080   9L0-066   350-080   000-089   CCA-500   210-060   642-732   300-115   3002   70-487   JK0-022   M70-101   350-060   HP0-S42   1Z0-051   642-732   810-403   1z0-434   70-410   350-080  , 102-400   220-902   JN0-102   000-106   70-480   SSCP   1Z0-051  , MB2-704   200-120   70-532   LX0-103   400-101   220-802   70-410  , 300-206   300-208   000-104   70-534  , 70-980  , 350-018   640-916   70-488   200-310   200-125  , 70-462   300-070   70-534   70-980   JK0-022   C_TFIN52_66   2V0-621   220-901  , 200-125  , 1Z0-061   70-532  , 70-347   CRISC   000-017   350-030   PMP  , JN0-102   70-413  , 70-461   3002   EX200  , 100-101   300-208  ,

Back to Top