Apa Beda Pelanggaran HAM dan Tindak Pidana?

Februari 15, 2017 by admin in Rubrik Artikel
Apa Beda Pelanggaran HAM dan Tindak Pidana?

 

Salah satu pertanyaan yang paling sering kami dengar adalah: “Apakah pembunuhan itu termasuk pelanggaran HAM?” Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk situasi lain, seperti perundungan (bullying), pengedaran narkoba, hingga tawuran dan pemerkosaan. Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, jawaban kami selalu sama: Tergantung!

Definisi dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaiannya (acts of ommission). Maka dari itu, kunci dari pelanggaran HAM adalah, harus ada kewajiban negara yang tidak terpenuhi di situ. Yang bertanggungjawab adalah Negara, bukan individu atau badan hukum lainnya.

Ambil contoh pembunuhan: si A membunuh si B. Karena kasus itu terjadi antara satu individu terhadap individu lainnya, tidak ada pelanggaran HAM di situ, karena tidak ada kewajiban negara yang dilalaikan. Insiden itu termasuk tindak pidana atau tindakan kriminal, bukan pelanggaran HAM. Prinsip yang sama juga berlaku untuk tindakan individu-ke-individu lainnya seperti perundungan, kekerasan seksual, hingga merokok di tempat umum.

 

Tapi, semisal kasus pembunuhan B yang kita bahas di atas tidak diusut oleh aparat negara seperti kepolisian dan pengadilan karena alasan apapun – entah mereka lalai, atau misalnya pelaku ternyata teman main Smule-nya Kepala Polisi – barulah terjadi pelanggaran HAM. Kenapa? Karena ada kewajiban negara, yakni menyelesaikan kasus pidana, yang tidak dilakukan. Di sinilah negara melakukan pelanggaran HAM karena kelalaian, atau acts of omission.

 

 

—-

Nah, lantas kenapa kasus seperti Pembantaian tahun 1965-66, Peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, Penghilangan 13 Aktivis Reformasi, hingga pelarangan ibadah Gereja GKI Yasmin dianggap pelanggaran HAM?

Karena semuanya melibatkan negara. Dalam kasus seperti Peristiwa Tanjung Priok atau Talangsari, misalnya, aparat negara dikerahkan untuk meredam masyarakat dengan cara kekerasan. Artinya, negara gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya sendiri. Ini adalah contoh pelanggaran HAM karena perbuatan negara, atau acts of commission

Tentu, mengumpulkan bukti pelanggaran HAM tidak mudah – apalagi di era Orde Baru. Makanya, pengusutan kasus seperti Pembantaian 65-66 dan Pembunuhan Munir Said Thalib butuh waktu bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade. Barang bukti bisa dimusnahkan, sistem hukum bisa dimanipulasi, dan – ini kuncinya – pendanaan untuk tim-tim pencari fakta bisa dicabut tanpa alasan jelas. Padahal, pengumpulan bukti ini penting supaya kasus pelanggaran HAM bisa diakui, diselesaikan, dan tidak diulangi lagi.

Tapi, penjelasan di atas kurang lebih bisa memberikan gambaran kasar soal apa yang diusut dan kemudian disebut sebagai ‘pelanggaran HAM’, dan mana yang bukan. Nah, mulai dari sekarang, jangan sampai tertukar!

Leave a Comment!

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

70-243  , 000-105  , CISM   c2010-657   PMP   300-206  , 640-692   300-115   400-201   C_TFIN52_66   1z0-808   300-115   210-060   70-463   70-412   300-320   220-902   1Z0-060   350-080   9L0-066   350-080   000-089   CCA-500   210-060   642-732   300-115   3002   70-487   JK0-022   M70-101   350-060   HP0-S42   1Z0-051   642-732   810-403   1z0-434   70-410   350-080  , 102-400   220-902   JN0-102   000-106   70-480   SSCP   1Z0-051  , MB2-704   200-120   70-532   LX0-103   400-101   220-802   70-410  , 300-206   300-208   000-104   70-534  , 70-980  , 350-018   640-916   70-488   200-310   200-125  , 70-462   300-070   70-534   70-980   JK0-022   C_TFIN52_66   2V0-621   220-901  , 200-125  , 1Z0-061   70-532  , 70-347   CRISC   000-017   350-030   PMP  , JN0-102   70-413  , 70-461   3002   EX200  , 100-101   300-208  ,

Back to Top