Mengenal Oposisi dalam Parlemen Indonesia

April 4, 2019 by admin in Rubrik Artikel
Mengenal Oposisi dalam Parlemen Indonesia

Oposisi Menantang Pemerintah Terpilih

Layaknya pertandingan debat antar mahasiswa, yang mana tim afirmatif akan mendapatkan perlawanan dari tim lawan yang menawarkan ide baru dari sebuah topik, kelompok oposisi melakukan tugas yang sama dalam sebuah sistem politik negara. Sistem politik yang mengenal pihak oposisi dalam parlemen berakar pada sistem politik yang berkembang di Inggris sejak 1807. Dalam sistem parlementer di Inggris ini (kita menyebutnya sistem Westminster), sederhananya, kubu pemerintah dan kubu oposisi dalam parlemen saling menguji argumen untuk menentukan peraturan yang tepat diterapkan di Inggris. Adanya kubu oposisi dinilai sebagai jalan tengah yang baik dalam menguji kelayakan sebuah undang-undang atau ketentuan baru. Setiap kubu menawarkan sebuah ide atau usulan dalam sebuah forum dan akan dikritisi oleh kubu lainnya. Jika sebuah usulan dianggap tidak layak, kubu seberang akan menawarkan usulan lain yang dinilai lebih baik.

“Perseteruan” argumen ini nyatanya kadang tidak semulus dan seterhormat yang kita duga. Terkadang, adu argumen juga disertai dengan pemotongan pembicaraan sebelum argumen selesai diungkapkan, saling menunjuk, meniru, bahkan hingga saling merendahkan dan melempar meja. Keseruan ini, menurut The Guardian, bahkan menjadi salah satu alasan mengapa kanal TV BBC Parliament (kanal TV yang menayangkan sidang parlemen) di Inggris meraih jumlah penonton lebih banyak dibanding MTV. Menarik ya? Kejadian yang sama tentu tidak hanya terjadi di Inggris dengan sistem parlemen yang memang memisahkan duduk kelompok pemerintah dan oposisi, membuat debat menjadi lebih seru. Perseteruan adu usulan antara pihak oposisi dan pro pemerintah dalam parlemen juga pernah terjadi di Jepang tahun 2015, dan tentu saja, Indonesia di tahun yang sama (dan tahun-tahun lainnya).

 

Politik Oposisi di Indonesia

Meski pihak oposisi dalam parlemen Indonesia tidak dibedakan duduknya saat sidang parlemen, namun pada pelaksanaannya, kubu ini akan terus mengkritisi kubu pro pemerintah dalam menentukan sebuah aturan. Pihak oposisi, idealnya, adalah pihak yang akan menantang usulan pihak pro pemerintah dengan data dan kritik yang dinilai lebih baik dibanding usulan awal. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak oposisi (memang seharusnya) menawarkan ide yang lebih “cemerlang”. Usulan yang akan berdampak pada peraturan yang lebih baik akan “memenangkan” perdebatan dan diharapkan tidak merugikan banyak pihak (misal: kebijakan menaikkan atau menurunkan harga BBM). Kubu oposisi terbentuk atas perbedaan visi, ideologi, maupun cara pandang jalannya pemerintahan sebuah negara. Hal inilah yang terkadang sulit diidentifikasi pada politikus-politikus Indonesia hari ini.

Dalam konteks politik Indonesia, elit politik yang sedang “bertarung” seakan tak memiliki perbedaan mencolok terkait visi maupun ideologi yang mereka anut. Semua terdengar sama meski dengan susunan dan pemilihan kata yang berbeda. Bahkan kata semacam “liberal”, “sekuler”, maupun “sosialis” diharamkan secara otomatis sehingga hampir semua partai politik di Indonesia, dan orang berkecimpung di dalamnya, mengaku bahwa partai mereka berideologi “Pancasila”. Lantas apa yang berbeda? Mengapa tidak bergabung menjadi satu partai saja jika memang memiliki visi dan ideologi yang sama?

Perbedaan visi dan ideologi, serta strategi, bukanlah hal yang menjadi pembeda antara kubu pro pemerintah dengan kubu oposisi dalam sistem politik di Indonesia. Yang menjadi pembeda antara kubu pemerintah dan oposisi di negara ini adalah: kesempatan berkuasa. Semua menjadi oportunis. Katakanlah, sebuah partai A bermaksud bergabung dengan pihak pemerintah, mendukung segala agenda yang dicanangkan pemerintah hingga titik darah penghabisan. Tapi sayangnya pemerintah tidak mengakomodasi keinginan partai A untuk mendapatkan kursi sebanyak yang diinginkan, atau melegalkan peraturan yang berpihak pada partainya. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka bisa jadi partai A mencabut dukungannya dan (bisa jadi lagi) bergabung dengan pihak lawan yang lebih mengakomodasi keinginan partai. Alhasil, kini partai A menjadi pihak oposisi bersama partai-partai lainnya. Toh, baik menjadi pro pemerintah maupun oposisi, ideologi mereka semua terlihat sama.

 

Peran-peran Oposisi

Dalam negara demokrasi oposisi diharapkan dapat melaksanakan kontrol kritis terhadap kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Kontrol kritis artinya adalah mengawasi dengan kritis jalannya pemerintahan, bisa dengan cara aktif memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan peraturan. Kontrol di sini bukan berarti ‘menyetir’ pemerintah melainkan memastikan kekuasaan tetap berjalan pada rel yang benar serta mencegah pemerintah terseret pada kecenderungan alamiah untuk memperluas kekuasaannya dan menyelewengkan penggunaan kekuasaan.

Hadirnya oposisi di dalam sistem demokrasi adalah sebenarnya adalah upaya buat mewujudkan demokrasi sepenuhnya yang salah satunya bisa ditandai oleh hubungan yang antara konsensus (persetujuan bersama) dan disensus (ketidaksepakatan), check and balances serta harmoni dan disharmoni. Tanpa hal-hal tersebut kekuasaan bisa menjadi totaliter dan absolut.

Terus gimana kalau pemerintah yang berkuasa sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar? Oposisi nggak punya tugas lagi dong? Nah, justru di sinilah peran oposisi diperlukan untuk menggarisbawahinya sambil bersama-sama membangun kesadaran serta aksi publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi dari praktik-praktik yang sudah bekerja dengan baik itu.

 

Oposisi di Pemilu Saat Ini

Menjelang pemilihan umum, kita sering mendengar kata oposisi di televisi, terutama saat membahas calon presiden. Dalam kasus ini, kubu oposisi adalah koalisi yang akan menantang calon bertahan dari pemerintahan sebelumnya (yang ingin melanjutkan agenda politik mereka). Dengan demikian, Prabowo Subianto dan koalisi partai yang terdiri dari Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya adalah pihak oposisi, sedangkan Joko Widodo dan koalisi partainya yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKP, Perindo, dan PSI adalah pihak “pro pemerintah”, meski mereka belum resmi menduduki kursi pemerintahan di Indonesia. Situasi perbedaan status ini mungkin benar-benar terlihat menjelang pemilihan umum, namun hal ini bisa berubah saat nantinya perwakilan partai sudah menduduki kursi di parlemen.

 

 

Referensi:

Prastiwi, Arie Mega. (2015). Anggota Parlemen Jepang Ricuh saat Voting UU Keamanan. Diakses dari: https://www.liputan6.com/global/read/2320078/anggota-parlemen-jepang-ricuh-saat-voting-uu-keamanan

Leave a Comment!

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

70-243  , 000-105  , CISM   c2010-657   PMP   300-206  , 640-692   300-115   400-201   C_TFIN52_66   1z0-808   300-115   210-060   70-463   70-412   300-320   220-902   1Z0-060   350-080   9L0-066   350-080   000-089   CCA-500   210-060   642-732   300-115   3002   70-487   JK0-022   M70-101   350-060   HP0-S42   1Z0-051   642-732   810-403   1z0-434   70-410   350-080  , 102-400   220-902   JN0-102   000-106   70-480   SSCP   1Z0-051  , MB2-704   200-120   70-532   LX0-103   400-101   220-802   70-410  , 300-206   300-208   000-104   70-534  , 70-980  , 350-018   640-916   70-488   200-310   200-125  , 70-462   300-070   70-534   70-980   JK0-022   C_TFIN52_66   2V0-621   220-901  , 200-125  , 1Z0-061   70-532  , 70-347   CRISC   000-017   350-030   PMP  , JN0-102   70-413  , 70-461   3002   EX200  , 100-101   300-208  ,

Back to Top