Banjir: Tanggung Jawab Siapa?

Oleh:

Pamflet Generasi

Awal 2020 ini Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan deras. Hujan tersebut menyebabkan banjir. Walau Jakarta memang sering terkena banjir, namun banjir kali ini menjadi banjir yang terburuk setelah banjir 2007. Jakarta memang memiliki permukaan yang lebih rendah dari permukaan laut. Permukaan di Jakarta memiliki rata-rata laju penurunan tanah sekitar 3 – 18 cm per tahun.

Menurut LIPI, banjir tersebut terjadi bukan karena banjir kiriman dari Bogor. Banjir di jakarta pada 31 Desember – 1 Januari terjadi karena curah hujan yang ekstrem (>150 mm/hari) dan tidak pernah terjadi sebelumnya sejak 1990-an. Di sisi lain perubahan ahli fungsi lahan yang berlangsung cepat menyebabkan kemampuan daya resap sistem daerah aliran sungai di Jabodetabek terhadap air hujan menurun.

Banjir mengakibatkan banyak rumah yang terendam, mematikan aliran listrik, membuat transportasi umum tidak beroperasi seperti biasa. Banyak KRL yang tidak jadi berangkat serta beberapa halte transjakarta yang tidak bisa dilewati karena banjir. Tidak ada peringatan dini yang diberikan pemerintah membuat warga tidak dapat bersiap-siap. Setidaknya ada beberapa pompa air yang rusak karena terendam banjir.

Class Action

Banyak warga yang dirugikan menyalahkan Anies karena dianggap tidak mampu untuk mengatasi banjir. Diinisiasi oleh tiga pengacara akhirnya mereka menggugat Anies dengan gugatan class action. Gugatan classs action atau gugatan perwakilan kelompok adalah sebuah prosedur beracara dalam hukum perdata yang memberikan hak prosedural bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi penggugat demi memperjuangkan sengketa yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang.

Dalam kasus ini, tim advokasi korban banjir Jakarta 2020 melayangkan gugatan pada hari senin, 13 Januari lalu. Setidaknya hingga tanggal 13 Januari sudah sebanyak 700 korban yang melapor kerugiannya kepada Tim Advokasi. Namun, dari 700 laporan yang diterima hanya 270 laporan saja yang datanya lengkap dan lolos verifikasi. Sedangkan untuk kerugian yang dialami mencapai Rp43 miliar.

Diketahui warga yang ingin melaporkan kerugiannya akibat banjir di ibu kota kemarin harus melampirkan dokumen berupa nama lengkap sesuai KTP alamat tempat tinggal. Foto KTP DKI, jumlah nilai perkiraan, kerugian, dan foto bukti harta atau aset yang terkena dampak banjir Jakarta. Kemudian mereka mengirimnya ke email banjirdki2020@gmail.com.

Warga yang paling banyak melaporkan adalah wilayah Jakarta Barat yaitu sebanyak 48,9 persen atau 137. Kemudian wilayah Jakarta Timur mencapai 22,8 persen atau 64 warga. Lalu Jakarta Utara 8,6 persen atau 24 warga dan wilayah Jakarta Selatan 14,6 persen atau sebanyak 41 korban. Sedangkan wilayah Jakarta Pusat yang paling sedikit melaporkan kepada tim, hanya 10 warga atau sekitar 3,6 persen.

Dari lima wilayah DKI jakarta tercatat 46 kecamatan yang melaporkan kepada Tim. Wilayah Jakarta Barat terdapat 14 kecamatan, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing 11 kecamatan, Jakarta Pusat enam kecamatan, dan Jakarta Utara empat kecamatan. Kecamatan yang paling banyak melaporkan adalah kecamatan Cengkareng sebanyak 40 warga, Kecamatan Kebon Jeruk 39 warga, dan kecamatan Kembangan 20 warga.

Anies menjadi tergugat karena ia dipilih langsung oleh warga, sedangkan walikota tidak ikut digugat karena bawahan gubernur dan dipilih langsung oleh gubernur. Warga hanya menggugat saat banjir lokal saja, yaitu pada 31 Desember – 1 Januari. Banjir lokal adalah banjir yang terjadi karena faktor curah hujan yang menampung air karena penurunan daratan atau memang sudah menjadi tipologi daerah tersebut.

Pembelajaran untuk Pemerintah DKI

Banjir kali ini menjadi sebuah pukulan telak untuk pemerintah DKI, terutama untuk Anies. Seharusnya gubernur sekarang melihat permasalahan sampai ke akar dan berupaya untuk memperbaikinya, bukan malah menyalahi gubernur sebelumnya dan tidak berbuat apa-apa. Jakarta memang sudah menjadi daerah rawan banjir. Bahkan pada 2050 Jakarta diprediksikan akan tenggelam bila tidak diurus dengan benar. Kurangnya lahan untuk meresap air serta banyaknya beton dan semen membuat jakarta semakin tenggelam.

Pemerintah juga seharusnya bekerja sama dengan provinsi Jawa Barat dan Banten untuk membuat program-program penanggulangan banjir mengingat banjir juga terjadi karena hulu yang tidak dapat meresap air dengan baik. Pemerintah DKI lebih baik memikirkan bagaimana cara mengembalikan fungsi sungai dengan apa pun istilahnya.

Selain itu perlu ada perbaikan dalam pengolahan sampah dan diubah menjadi energi yang terbarukan. Lalu untuk pembuangan sampah sudah tidak bisa mengandalkan TPA Bantar Gerbang. Hal tersebut dikarenakan kapasitas yang sudah tidak memadai. Pemerintah sebaiknya memikirkan cara untuk mencegah penurunan tanah. Salah satu caranya adalah dengan membuat pelarangan penggunaan air tanah.

Adanya peringatan dini serta sosialisasi mengenai rencana evakuasi juga menjadi hal yang penting. Masyarakat jadi paham jika banjir terjadi lagi maka mereka harus kemana. Begitu pula dengan pendidikan bencana. Pendidikan bencana bisa menjadi kunci ketahanan masyarakat jika banjir terjadi lagi. Masyarakat bisa paham bahwa banjir bisa dicegah, diatasi, kemudian dihilangkan.

Referensi: