Yang Fana adalah Perpu, Korupsi Abadi (?)

Oktober 23, 2019 by admin in Rubrik Artikel
Yang Fana adalah Perpu, Korupsi Abadi (?)

Masih terngiang jelas teriakan mahasiswa bersama masyarakat di jalan September lalu. Mereka mendesak DPR untuk menghapus Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah dan salah satunya adalah RUU KPK. RUU KPK dinilai dapat memperkuat koruptor dalam melakukan aksinya. Walau sudah berhari-hari melakukan aksi nampaknya suara mereka tidak ditanggapi oleh serius. Alih-alih menanggapi, pemerintah lewat menristekdikti malah mengeluarkan pernyataan bahwa akan memberikan sanksi kepada rektor yang mengizinkan mahasiswanya berdemo. Hal tersebut sangat disayangkan karena demonstrasi adalah hak menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi konstitusi.

Meski pada akhirnya DPR menunda banyak RUU yang bermasalah untuk disahkan seperti RUU Minerba, RUU Pertanahan serta RKUHP, tapi ternyata RUU KPK tetap disahkan pada 17 September lalu. DPR terkesan ingin memadamkan KPK daripada memadamkan korupsi yang merajarela. Walhasil masyarakat pun akhirnya mendesak Jokowi untuk segera menerbitkan perpu. Namun DPR merespon negatif desakan tersebut. DPR meminta masyarakat untuk memakai jalur konstitusi yang sudah disiapkan jika RUU KPK dinilai bermasalah. Jalur tersebut adalah jalur judicial review. Eh, jalur konstitusi? Emangnya perpu bukan jalur yang konstitusional?

Faktanya, perpu merupakan salah satu jalur konstitusi. Perpu adalah hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan pengeluarannya didasarkan pada penilaian subjektivitas presiden. Presiden memang tidak bisa seenak udel untuk mengeluarkan perpu. Setidaknya ada tiga kriteria yang jika salah satu ada yang terpenuhi perpu tersebut bisa dikeluarkan. Pertama adalah adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Kemudian hukum yang dibutuhkan belum ada, atau ada UU namun masih belum memadai. Terakhir, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan mengikuti prosedur biasa. 

Banyak pasal yang melemahkan kinerja KPK. Seperti pembentukan dewan pengawas yang dibentuk dan dipilih oleh DPR, salah satu lembaga yang paling korup. Izin penyadapan harus melalui dewan pengawas. Status kepegawaian KPK harus dari aparatur sipil negara (ASN) yang akan menghilangkan independensi pegawai serta banyak kewenangan KPK yang dipangkas seperti menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas dan hanya boleh mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa. Proses penuntutan perkara yang dilakukan juga harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung. 

Masyarakat mendesak Jokowi untuk segera menerbitkan perpu karena ketidakpercayaan terhadap DPR. Masyarakat juga ingin melihat bagaimana komitmen Jokowi terhadap pemberantaskan korupsi. Walau begitu masih belum ada kepastian apakah perpu akan dikeluarkan. Saat pidato pelantikan 20 Oktober lalu, Jokowi lebih banyak membahas tentang pembangunan Sumber Daya Manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi. Sedangkan untuk pemberantasan korupsi tidak disinggung sama sekali.

 

Referensi:

  1. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/12573121/gelombang-protes-mahasiswa-menristekdikti-ancam-beri-sanksi-rektor?page=all
  2. https://nasional.tempo.co/read/1260771/mulai-berlaku-hari-ini-berikut-bahaya-uu-kpk-yang-baru/full&view=ok
  3. https://serikatnews.com/gradasi-menakar-urgensi-penerbitan-perpu-kpk/
  4. https://katadata.co.id/berita/2019/10/22/faisal-basri-kritik-jokowi-yang-tak-singgung-pemberantasan-korupsi
  5. https://mojok.co/daf/ulasan/pojokan/kenapa-dpr-pede-sekali-minta-publik-untuk-judicial-review-uu-kpk-ke-mk/

Leave a Comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

70-243  , 000-105  , CISM   c2010-657   PMP   300-206  , 640-692   300-115   400-201   C_TFIN52_66   1z0-808   300-115   210-060   70-463   70-412   300-320   220-902   1Z0-060   350-080   9L0-066   350-080   000-089   CCA-500   210-060   642-732   300-115   3002   70-487   JK0-022   M70-101   350-060   HP0-S42   1Z0-051   642-732   810-403   1z0-434   70-410   350-080  , 102-400   220-902   JN0-102   000-106   70-480   SSCP   1Z0-051  , MB2-704   200-120   70-532   LX0-103   400-101   220-802   70-410  , 300-206   300-208   000-104   70-534  , 70-980  , 350-018   640-916   70-488   200-310   200-125  , 70-462   300-070   70-534   70-980   JK0-022   C_TFIN52_66   2V0-621   220-901  , 200-125  , 1Z0-061   70-532  , 70-347   CRISC   000-017   350-030   PMP  , JN0-102   70-413  , 70-461   3002   EX200  , 100-101   300-208  ,

Back to Top